HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku setuju terkait usulan dimajukannya jadwal penyelenggaran Pilkada Serentak 2024.
Adapun sebelumnya, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari.
Dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.
"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi daring bersama BRIN, dipantau di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan saat pelantikan juga.
Mendagri Tito: Cocok!
Tito Karnavian menilai hal itu sebagai masukan yang rasional dan dapat dieksekusi oleh para lembaga penyelenggara pemilu.
Tito mengaku tahu bagaimana proses usulan itu bergulir. Menurut informasi yang ia tahu, usulan itu hasil dari diskusi partai politik (parpol) pengamat, hingga pemerintah.
Ia mengatakan jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, kata dia, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
Dia mengatakan jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh. Selain itu, katanya, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.
"Pengalaman kita, ada sengketa, ada proses di KPU. Paling tidak sebagian selesai itu 3 bulan. Kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan kepala daerah," jelasnya.
Karena permasalahan itu, kata Tito, muncul usulan Pilkada dimajukan. Dia menyebut jika ingin menggelar pelantikan 1 Januari 2025, maka September merupakan waktu yang tepat untuk Pilkada.
"Kalau mau dekat justru idenya, dari teman-teman loh ya, dari teman-teman parpol, dari pengamat, justru dimajukan. Dimajukan ke tiga bulan dari 1 Januari. Dihitung lah Desember, November, Oktober, September lah the right time. September itu waktu yang dianggap cocok," ucapnya.
Mendagri Lantik Sembilan Penjabat Gubernur di Jakarta
Tito Karnavian resmi melantik sembilan penjabat (pj) gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Selasa (4/9/2023).
Tito secara langsung mengambil sumpah sembilan pj gubernur itu di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
"Sebelum Saudara mengucapkan janji sebagai pj gubernur, bersediakah Saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" tanya Tito.
Para penjabat itu pun bersama-sama menjawab bersedia.
"Bersedia," jawab para penjabat.
Tito lalu meminta mereka mengikuti kata-kata sumpah kepala daerah seperti yang diucapkannya.
"Saya minta Saudara-Saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara, dan bangsa," kata Tito.
Para penjabat gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.
Berikut nama-nama penjabat gubernur yang dilantik di Jakarta, Selasa:
1. Bey T. Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat
2. Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah
3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara
4. Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali
5. Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua
6. Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur
7. Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat
8. Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara
9. Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan
Pada Kamis (31/8/2023), Presiden Joko Widodo telah menunjuk 10 penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA).
Seorang penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat akan dilantik pada Selasa (19/9/2023) karena masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru habis di tanggal tersebut.***
(sumber : westjavatoday.com)
Social Plugin