Kemenkeu Sebut APBN Bukan Sekadar Angka, Apa Maksudnya?

 



HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal(BKF), Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar angka. Lalu, apa maksudnya?

Wahyu menerangkan bahwa di dalam APBN terdapat strategi hingga kemudian arah bagaimana merespons dinamika perekonomian. Dia menyebut setiap angka yang ada di APBN memiliki tujuan dan ceritanya masing-masing mulai dari dari sisi ekonomi hingga sosial

"Kalau kita bicara APBN sebetulnya APBN bukan hanya soal angka-angka. Di dalam APBN strategi, arah strategi untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan, jadi APBN itu angka-angkanya punya cerita, punya makna, makna ekonomi, sosial, bahkan makna komitmen terhadap perlindungan masyarakat rentan, miskin," dalam acara mini talkshow detikFinance Bedah APBN 2024 di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).

Dalam menyusun APBN terdapat tiga hal yang menjadi penting dalam menyusun APBN, pertama konseptual framework yang menjadi desain arsitektur APBN. Konsep ini untuk menjawab bagaimana peran APBN merespons segala tantangan yang ada.

"APBN itu instrumen bukan tujuan makanya APBN instrumen untuk menstimulasi ekonomi, menjawab tantangan demografi, perubahan iklim, mendorong produktivitas, kapasitas produksi dan daya saing, tetapi juga mengawal agenda pembangunan agar lebih optimal," lanjutnya.

Selain itu, Wahyu menyebut, dalam APBN juga berperan dalam mendukung pembangunan negara. Peran lainnya dari APBN ini bagaimana cara meredam ketidakpastian ekonomi.

"APBN juga sebagai mendukung pembangunan transformasi, jadi transformers perekonomian. APBN juga instrumen mendistribusikan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. APBN juga memainkan fungsi alokasi stabilisasi dan distribusi secara optimal," tuturnya.

Terakhir, agar kebijakan fiskal efektif , maka APBN juga harus sehat. Menurutnya tanpa APBN sehat maka tidak bisa memainkan peran alokasi dan stabilisasi secara optimal maka harus dimulai dengan pengelolaan fiskal yang sehat.

"Jadi, harus dimulai pengelolaan fiskal yang sehat terafiliasi, pendapatan yang optimal, pembiayaan, inovasi risiko terkendali jadi tidak hanya rencana jangka pendek dan rencan jangka menengah," tutupnya.

(sumber : detik.news)