HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024. Pasalnya hal itu bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM. Melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan.
"Pemerintah, sebagai regulator, saja tidak mengangkat masalah ini, masa Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu," ujar Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/9/2023).
Mulyanto menilai wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, karena daya belinya masih lemah pasca pandemi Covid-19, apalagi di di tahun politik menjelang Pemilu.
Terlebih yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting. Bahkan dari Pertamax 92. Juga diketahui, ternyata bioetanol produksinya terbatas di dalam negeri jadi harus impor.
"Itu kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus. Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim," tambahnya.
Kalau itu dilakukan, lanjut Mulyanto, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak. Oleh karenanya ia melihat Pertamina off side dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.
"Siapa yang untung bila rencana ini benar-benar dilaksanakan? Yang untung adalah para importir dan mafia migas. Sementara masyarakat akan semakin berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula," sebutnya.
Tak berlebihan jika kemudian dia dengan tegas menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 awal tahun 2024 nanti. Menurutnya rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Selain itu, DPR dan Pemerintah, sebagai lembaga pembentuk kebijakan, malah belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.
Begitu pula dari sisi kebijakan subsidi BBM, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kamis (31/8) lalu, tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024. ***
(sumber : westjavatoday.com)
Social Plugin