HELOBEKASI.COM, Bandung - Indonesia merangkul sejumlah negara untuk membahas soal kenaikan biaya Masyair yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Namun, kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan layanan yang diberikan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengaku sudah bertemu mitra maupun negara jiran. Mereka sudah memberikan opini terkait tingginya biaya Masyair dalam perbincangan informal.
"Kami insya Allah akan melanjutkan komunikasi ini dalam forum-forum yang lebih resmi. Mudah-mudahan setelah selesai prosedur jemaah tahun ini," ungkap Hilman Latief usai rapat evaluasi Haji 2022 di Kantor Urusan Haji, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (29/7/2022).
Komunikasi akan dilanjutkan kembali usai rangkaian pelaksanaan ibadah haji 2022. Kini, penyelenggaraan haji Indonesia masih dalam tahap pemulangan yang baru akan berakhir pada 15 Agustus 2022.
"Pada prinsipnya, kami (Indonesia), Malaysia, Thailand, Filipina, menunggu kepulangan jemaah sekarang beres dulu. Setelah mereka pulang kembali ke Tanah Air, baru kami melanjutkan diskusi serius soal ini," ujarnya.
Hilman mengakui, permasalahan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi.
Kala itu, Menag menilai biaya yang dikeluarkan masih dianggap kurang sebanding dengan layanan yang diberikan.
"Artinya, kami meminta layanan yang lebih proporsional," kata Hilman.
Hilman melanjutkan, komunikasi dengan negara tetangga lainnya sangat diperlukan demi menggaungkan soal biaya Masyair ini. Tidak hanya itu, diskusi juga akan terus dilakukan bersama mitra Kemenag di dalam negeri.
"Jadi intinya komunikasi dengan negara lain, masalah ini akan kami lanjutkan bahas, biar suaranya sama-sama kuat dan rasional. Bukan hanya keinginan soal harga, tapi proporsional juga," sebutnya.
"Yang kedua, pasca itu, kami harus mendiskusikan banyak hal dengan mitra-mitra Kemenag, terutama Komisi VIII DPR RI, kemudian dengan BPKH, bahkan juga dengan tim yang kemarin sudah hadir bersama kami termasuk tim pengawas. Ada DPD RI, ada juga BPK RI," imbuhnya. ***
Social Plugin