JAKARTA, HELLOBEKASI.COM - Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu dipertanyakan beberapa kalangan. Bahkan, mereka membantah klaim yang disebut berdasar big data itu.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (JA) mengatakan mustahil big data bisa dipakai untuk memotret dukungan rakyat terhadap penundaan Pemilu 2024.
Denny mengatakan percakapan di media sosial tidak mencerminkan populasi penduduk Indonesia lantaran setiap orang bisa membuat lebih dari satu akun di media sosial.
"Dengan situasi inilah, kita mengatakan mustahil big data secara akademik bisa digunakan untuk memotret kecenderungan populasi (mendukung penundaan Pemilu 2024). Salah secara akademik, ya salah secara metodik," kata Denny melalui kanal Youtube Orasi Denny JA,dikutip Jumat (18/3/22).
Denny menyampaikan klaim data yang disampaikan Luhut pun tak sesuai temuan survei LSI. Survei menunjukkan mayoritas penduduk menolak penundaan pemilu.
Denny pun mengkritik klaim Luhut soal penundaan pemilu didasari alasan pandemi Covid-19. Ia mengingatkan puncak pandemi sudah dilewati tahun ini.
Tentang alasan ekonomi, Denny menyatakan tak ada pemilu di negara lain yang ditunda karena kesulitan dana. Menurutnya, pemerintah pun kini sedang memindahkan ibu kota negara dengan biaya 5 kali lipat dari biaya Pemilu 2024.
Denny menyampaikan penundaan pemilu juga mustahil dilakukan karena koalisi pendukung Jokowi terbelah. Hanya PAN dan PKB yang masih teguh dengan rencana tersebut.
"Tak cukup alasan menunda pemilu. Jika masih juga dipaksakan, maka ini akan berubah menjadi skandal politik," ujarnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, klaim Luhut yang menyebut adanya big data yang menyebutkan 110 juta warga ingin Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi.
Umam mengatakan, jika memang data itu benar, lebih baik dibuka kepada publik.
"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam sebuah diskusi daring, Minggu (13/3/2022).
Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu.
"Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ucapnya.
Umam mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu memang dilakukan secara sistematis. Dia menduga usulan ini terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan sejumlah elite pemerintahan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut pemilu perlu ditunda karena alasan pandemi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengantongi big data percakapan 110 orang di media sosial yang mendukung penundaan pemilu. Menurutnya, data itu juga menunjukkan dukungan terhadap Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan.***
Social Plugin