MUARAGEMBONG, HELOBEKASI.COM - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengupayakan adanya pemerataan pembangunan di wilayah utara dan selatan Kabupaten Bekasi, hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bekasi, bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Muaragembong, pada Kamis, (3/2).
Plt. Bupati menyampaikan bahwa, ia telah menerima beberapa usulan terkait upaya pemerataan pembangunan wilayah utara dan selatan. Oleh sebab itu, ia ingin kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah utara mulai direalisasikan pada tahun 2023 nanti.
"Tadi sudah banyak usulan untuk pemerataan pembangunan di utara dan selatan. Kita upayakan usulan tersebut jadi prioritas untuk direalisasikan," ucapnya saat diwawancarai.
Lebih lanjut, ia berpesan kepada Tim Monitoring Musrenbang Kabupaten Bekasi untuk dapat menjadikan beberapa masalah di Kecamatan Muaragembong seperti penanganan banjir dan pembangunan jalan alternatif antar wilayah sebagai prioritas dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.
"Saya berharap kepada Tim Monitoring, meskipun banyak hal yang tidak bisa diakomodir, tetapi minimal penanganan banjir dan jalan alternatif ini bisa menjadi prioritas di tahun 2023," terangnya.
Selain itu, ia meminta kepada Kepala Desa terkait untuk memprioritaskan usulan pembangunan yang dirasa mendesak. Apabila ada usulan pembangunan yang belum terealisasi, ia berharap Kepala Desa dapat menggunakan dana desa atau dana swadaya masyarakat.
"Yang terpenting, semangat dari Kades untuk mengusulkan apa yang sekiranya mendesak. Jika ada yang tidak diusulkan, bisa gunakan dana desa dulu atau bisa dengan dana swadaya dari masyarakat.” tuturnya.
Sementara itu, Camat Muaragembong, Lukman Hakim, menyampaikan dua hal yang menjadi pertimbangan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun ini, yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur yang seimbang antara wilayah utara dan selatan, serta dorongan kepada pemerintah pusat untuk dapat menyelesaikan permasalahan status pelepasan kehutanan sosial yang terletak di Kecamatan Muaragembong.
"Dimohon kedepannya ada optimalisasi pembangunan yang seimbang antara wilayah utara dan selatan. Selain itu juga saya mohon bantuan kepada Bapak Bupati dan anggota DPRD untuk mendorong pemerintah pusat dalam menyelesaikan status pelepasan kehutanan sosial.” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pilih (Dapil) 5, Camat Muaragembong, serta unsur Perangkat Daerah terkait.
Reporter: ind
Editor : shn
Social Plugin